setwan.natunakab.go.id - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Natuna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD  Kabupaten Natuna untuk Persetujuan Bersama dengan Bupati Natuna tehadap APBD tahun Anggaran 2021. Dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 supaya dapat berjalannya rapat Paripurna tersebut sebagaimana mestinya, Rapat Paripurna DPRD Kab. Natuna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna Daeng Amhar,SE. MM, dan didampingi oleh Wakil Ketua I Daeng Ganda Rahmatullah, serta dihadiri oleh para Anggota DPRD Natuna lainya. Selanjutnya penyampaian Pendapat akhir  Fraksi- fraksi DPRD Kabupaten natuna terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebgaimana diperj...

Humas, setwan.natunakab.go.id – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Natuna Tahun Anggaran 2019 Dilaksanakan Diruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Natuna Selasa, 14 Juli 2020 Rapat Tersebut Dipimpin Langsung Oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna ANDES PUTRA, S.Pd, Sebelum saya membuka rapat ini, Saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan walaupun Kabupaten Natuna telah memasuki New Normal atau Normal baru agar tetap waspada. Selanjutnya sesuai dengan tata Tertib DPRD dan Mekanisme yang telah ditetapkan, Rapat Paripurna DPRD pada pagi hari ini dapat dilanjutkan. Sebelum saya serahkan kepada Fraksi-fraksi untuk menyampaikan akhir...

Humas, setwan.natunakab.go.id - Rapat Paripurna Penyampaikan Pidato Bupati Natuna Tentang Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Natuna tahun 2019, Selasa, 30  Juni  2020 Dalam sambutannya, Bupati Natuna Drs. H Abdul Hamid Rizal mengatakan bahwa agenda ini merupakan implementasi realisasi pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rapat Pa...